Kasus Banyuwangi : Dana DPR-RI Buat PKI ???
Minggu, 27 Juni 2010 | 13:06 WIB
Tersebar SMS atas nama Tjiptaning bunyinya sebagai berikut: "Aku sosialisasi program kesehatan di banyuwangi di uber-uber FPI, karena yang datang keluarga 65. Padahal sebelumnya aku masuk pesantren jember di sambut terhormat oleh 3 ribu masa dengan drumband. Senin 28 juni jam 10 aku ke komnas ham, jam 12 ke mabes polri."
Siapa pun yang membuat SMS tersebut telah menyebar FITNAH terhadap FPI, karena Kasus BANYUWANGI adalah kasus pertikaian antara kelompok ANTI PKI vs PEMBELA PKI. Kalau pun ada aktivis BERBAGAI ORMAS ISLAM yang terlibat, itu semata-mata sebagai WARGA MASYARAKAT ANTI PKI, karena PKI memang dilarang di Indonesia sesuai TAP MPRS 25/1966 dan UU 27/1999. Jadi, jangan dikait-kaitkan pada ISLAM / ORMAS ISLAM dengan KEKERASAN, tapi MURNI Gerakan Gabungan Masyarakat Pecinta Tanah Air yang ANTI PKI.
Jadi, jangan ada MEDIA yang memojokkan Ormas Islam dalam peristiwa tersebut, apalagi FPI. Karena FPI memang tidak terlibat dan tidak tahu menahu tentang kasus tersebut. Jangan ada pula MEDIA yang BELA PKI dengan dalih menentang KEKERASAN MASSA. Kalau MEDIA mau tahu KEKERASAN, lihat itu Pemberontakan G30S/PKI tahun 1965 dengan segala kebiadabannya, atau kini lihat itu berbagai KERUSUHAN yang disebabkan oleh DEMOKRASI dan SISTEM SEKULER di INDONESIA seperti KERUSUHAN PEMILUKADA di BINTUHAN BENGKULU, SOPENG/TORAJA SULSEL, MOJOKERTO JATIM, dan lainnya.
Bahkan di Dunia Internasional, justru DEMOKRASI dan KOMUNIS adalah BIANG KELADI berbagai KEKERASAN seperti serangan AS ke IRAQ dan AFGHANISTAN, serangan ISRAEL ke PALESTINA, serangan RUSIA ke CHECHNYA, serangan CHINA ke XINJIANG, serangan PHILIPINA ke MINDANAU, serangan THAILAND ke PATANI, serangan INDIA ke KASHMIR, serangan MYANMAR ke ROHINGYA, dan lainnya. Jadi, bukan ISLAM dan bukan juga GERAKAN ISLAM yang menjadi SUMBER KEKERASAN, tapi DEMOKRASI dan KOMUNIS adalah SUMBER KEKERASAN yang sebenarnya.
Soal PKI memang harus menjadi sorotan, berdasarkan hasil investigasi Badan Intelijen FPI : Anggota DPR RI Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, yaitu penulis dua buku "AKU BANGGA JADI ANAK PKI" dan "ANAK PKI MASUK PARLEMEN", di berbagai kota gelar TEMU KANGEN EKS-PKI dengan dalih TEMU KORBAN ORBA untuk Program Kesehatan dalam KUNJUNGAN KERJA DPR-RI. Terakhir di BANYUWANGI yang dibubarkan oleh MASYARAKAT.
Badan Kehormatan DPR-RI harus meneliti dan memeriksa adanya dugaan bahwa Dana DPR-RI digunakan untuk berbagai pertemuan yang berupaya menghidupkan kembali PKI. Aparat TNI dan POLRI mesti sigap tegakkan TAP MPRS NO.25/1966 dan UU NO.27/1999 tentang PELARANGAN PKI !
Bersihkan Birokrasi Pemerintahan Indonesia dan semua Lembaga Tinggi Negara dari unsur PKI atau siapa pun yang berupaya menghidupkan kembali PKI. Waspadai kelompok LIBERAL, karena selama ini Kaum Liberal-lah yang menjadi PEMBELA PKI, bahkan mereka adalah ANTEK ZIONIS INTERNASIONAL yang suka mengadu domba anak bangsa.
PAHAM LIBERAL harus dilarang sesuai amanat FATWA MUI, karena Liberal menganut paham RELATIVISME yang menyatakan tidak ada kebenaran agama yang mutlak, sehingga Liberal bersikap SKEPTISISME yang meragukan semua kebenaran agama, bahkan berperilaku AGNOTISISME yaitu tidak tahu dan tidak mau tahu kebenaran agama, yang pada akhirnya menjadi ATHEISME yaitu menolak semua kebenaran agama.
Jadi, LIBERAL adalah PKI GAYA BARU, bahkan jauh lebih berbahaya dari PKI, karena PKI masih berterus terang dengan kekomunisannya, sedang Kaum Liberal berpura-pura beragama, padahal mereka tidak percaya agama, bahkan kerap menyerang agama.
Ayo..., Ganyang NEO PKI !!!
Siapa pun yang membuat SMS tersebut telah menyebar FITNAH terhadap FPI, karena Kasus BANYUWANGI adalah kasus pertikaian antara kelompok ANTI PKI vs PEMBELA PKI. Kalau pun ada aktivis BERBAGAI ORMAS ISLAM yang terlibat, itu semata-mata sebagai WARGA MASYARAKAT ANTI PKI, karena PKI memang dilarang di Indonesia sesuai TAP MPRS 25/1966 dan UU 27/1999. Jadi, jangan dikait-kaitkan pada ISLAM / ORMAS ISLAM dengan KEKERASAN, tapi MURNI Gerakan Gabungan Masyarakat Pecinta Tanah Air yang ANTI PKI.
Jadi, jangan ada MEDIA yang memojokkan Ormas Islam dalam peristiwa tersebut, apalagi FPI. Karena FPI memang tidak terlibat dan tidak tahu menahu tentang kasus tersebut. Jangan ada pula MEDIA yang BELA PKI dengan dalih menentang KEKERASAN MASSA. Kalau MEDIA mau tahu KEKERASAN, lihat itu Pemberontakan G30S/PKI tahun 1965 dengan segala kebiadabannya, atau kini lihat itu berbagai KERUSUHAN yang disebabkan oleh DEMOKRASI dan SISTEM SEKULER di INDONESIA seperti KERUSUHAN PEMILUKADA di BINTUHAN BENGKULU, SOPENG/TORAJA SULSEL, MOJOKERTO JATIM, dan lainnya.
Bahkan di Dunia Internasional, justru DEMOKRASI dan KOMUNIS adalah BIANG KELADI berbagai KEKERASAN seperti serangan AS ke IRAQ dan AFGHANISTAN, serangan ISRAEL ke PALESTINA, serangan RUSIA ke CHECHNYA, serangan CHINA ke XINJIANG, serangan PHILIPINA ke MINDANAU, serangan THAILAND ke PATANI, serangan INDIA ke KASHMIR, serangan MYANMAR ke ROHINGYA, dan lainnya. Jadi, bukan ISLAM dan bukan juga GERAKAN ISLAM yang menjadi SUMBER KEKERASAN, tapi DEMOKRASI dan KOMUNIS adalah SUMBER KEKERASAN yang sebenarnya.
Soal PKI memang harus menjadi sorotan, berdasarkan hasil investigasi Badan Intelijen FPI : Anggota DPR RI Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, yaitu penulis dua buku "AKU BANGGA JADI ANAK PKI" dan "ANAK PKI MASUK PARLEMEN", di berbagai kota gelar TEMU KANGEN EKS-PKI dengan dalih TEMU KORBAN ORBA untuk Program Kesehatan dalam KUNJUNGAN KERJA DPR-RI. Terakhir di BANYUWANGI yang dibubarkan oleh MASYARAKAT.
Badan Kehormatan DPR-RI harus meneliti dan memeriksa adanya dugaan bahwa Dana DPR-RI digunakan untuk berbagai pertemuan yang berupaya menghidupkan kembali PKI. Aparat TNI dan POLRI mesti sigap tegakkan TAP MPRS NO.25/1966 dan UU NO.27/1999 tentang PELARANGAN PKI !
Bersihkan Birokrasi Pemerintahan Indonesia dan semua Lembaga Tinggi Negara dari unsur PKI atau siapa pun yang berupaya menghidupkan kembali PKI. Waspadai kelompok LIBERAL, karena selama ini Kaum Liberal-lah yang menjadi PEMBELA PKI, bahkan mereka adalah ANTEK ZIONIS INTERNASIONAL yang suka mengadu domba anak bangsa.
PAHAM LIBERAL harus dilarang sesuai amanat FATWA MUI, karena Liberal menganut paham RELATIVISME yang menyatakan tidak ada kebenaran agama yang mutlak, sehingga Liberal bersikap SKEPTISISME yang meragukan semua kebenaran agama, bahkan berperilaku AGNOTISISME yaitu tidak tahu dan tidak mau tahu kebenaran agama, yang pada akhirnya menjadi ATHEISME yaitu menolak semua kebenaran agama.
Jadi, LIBERAL adalah PKI GAYA BARU, bahkan jauh lebih berbahaya dari PKI, karena PKI masih berterus terang dengan kekomunisannya, sedang Kaum Liberal berpura-pura beragama, padahal mereka tidak percaya agama, bahkan kerap menyerang agama.
Ayo..., Ganyang NEO PKI !!!
redaksi fpi.or.id
Sumber : redaksi fpi.or.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar